Bentangkaltim.com, Bontang – Komisi A DPRD Bontang menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang menggagas skema pendanaan bersama atau patungan perusahaan untuk menjamin masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan pemerintah pusat. Menurut DPRD, langkah tersebut menjadi solusi agar warga tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan persoalan penonaktifan ribuan peserta BPJS PBI bukan isu baru. DPRD bahkan telah lebih dulu melakukan berbagai langkah, mulai dari meninjau rumah sakit hingga menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat.
“Persoalan ini sejak awal sudah kami tindak lanjuti. Kami turun ke rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta, melihat bagaimana penanganan masyarakat yang BPJS-nya dinonaktifkan. Setelah itu kami juga menyampaikan persoalan tersebut ke kementerian,” ujarnya, Selasa (21/7).
Menurut Heri, skema yang tengah disiapkan Pemkot Bontang merupakan bentuk inisiatif pemerintah mencari solusi atas kebijakan pusat yang mengurangi jumlah peserta PBI.
Politikus Gerindra ini menilai konsep tersebut layak didukung karena memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan masyarakat tidak kehilangan perlindungan kesehatan. “Pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Ini bagian dari upaya mencari solusi agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya.
Heri mencontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah lebih dahulu menerapkan sistem serupa melalui Program Srikandi. Melalui program itu, perusahaan ikut menanggung iuran BPJS masyarakat yang tidak lagi dibiayai pemerintah.
“Di Kukar sudah ada sistem seperti itu. Perusahaan yang berada di sekitar masyarakat ikut membantu membayar iuran BPJS mereka. Skema itu menurut kami cukup baik,” jelasnya.
Komisi A DPRD Bontang berharap perusahaan-perusahaan di Kota Taman memiliki kepedulian yang sama dan tidak menolak ketika dilibatkan dalam program tersebut.
“Harapan kami tentu tidak ada perusahaan yang menolak. Kalau semua ikut berpartisipasi, masyarakat yang terdampak tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Meski demikian, Heri menyarankan agar pemerintah menyusun sistem yang jelas sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, pelaksanaan program diyakini akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia mengakui persoalan BPJS PBI di Bontang cukup kompleks karena pemerintah pusat menggunakan indikator kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan iuran. (asr/adv DPRD Bontang)
