Home / Bontang

Minggu, 10 Mei 2026 - 16:16 WIB

Bontang Kuala Bergejolak Soal Retribusi, Pelaku UMKM Khawatir Pengunjung Menurun

Bontang,- Polemik penerapan retribusi di kawasan wisata Kampung Atas Air Bontang Kuala menjadi perhatian luas masyarakat Kota Bontang dalam beberapa hari terakhir. Simulasi penarikan retribusi yang dilakukan pemerintah menuai beragam respons, mulai dari dukungan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kekhawatiran warga dan pelaku usaha yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan.

Menindaklanjuti keresahan yang berkembang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang menghadiri mediasi bersama sejumlah pihak terkait di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Minggu (10/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang dan turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten II, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Lembaga Adat Bontang Kuala, perwakilan masyarakat, hingga pelaku UMKM setempat.

Mediasi berlangsung cukup dinamis. Warga menyampaikan keberatan terhadap rencana tarif masuk kawasan wisata Bontang Kuala yang dinilai belum melalui sosialisasi secara menyeluruh. Sejumlah pelaku UMKM juga mengaku khawatir kebijakan tersebut berdampak langsung pada jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada sektor wisata dan kuliner.

Baca juga  Dihadiri Wawali, Kelurahan Satimpo Gelar Buka Bersama Bersama Anak Yatim dan Lansia

Isu ini bahkan menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai grup masyarakat di Bontang. Banyak warga mempertanyakan urgensi penerapan retribusi di tengah kondisi kunjungan wisata yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Beberapa media lokal juga menyoroti kondisi Bontang Kuala yang disebut mengalami penurunan jumlah pengunjung pasca uji coba retribusi diberlakukan.

Dalam forum mediasi, pemerintah menegaskan bahwa simulasi retribusi dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan wisata dan optimalisasi PAD sektor pariwisata. Namun demikian, aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme maupun besaran tarif yang dianggap tidak memberatkan pengunjung maupun warga setempat.

Sebagai langkah meredam situasi yang berkembang di tengah masyarakat, simulasi retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala diputuskan dihentikan sementara selama satu pekan ke depan. Penghentian sementara ini dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan warga dan pelaku usaha di Bontang Kuala.

Baca juga  Ramai Pedagang Bendera Jelang Hari Kemerdekaan RI, Umbul-Umbul Paling Sering Diborong

Pemerintah juga memastikan bahwa pembahasan terkait retribusi tidak berhenti pada mediasi tersebut. Dalam waktu dekat, seluruh pihak terkait akan kembali diundang untuk membahas formulasi terbaik mengenai penerapan retribusi kawasan wisata, termasuk mekanisme pengelolaan, skema tarif, hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Keputusan penghentian sementara simulasi retribusi disambut positif oleh sebagian warga. Mereka berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi bagian penting dari wajah pariwisata Kota Bontang. (bai)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dukung Penanganan Karhutla di Bontang, Pupuk Kaltim Buka Akses Air bagi Armada Pemadam

Bontang

Kodim 0908/Bontang Gelar Apel Gabungan, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

Advertorial

Raperda Lalu Lintas Bontang Masuk Konsultasi Publik, DPRD Bidik Solusi Kemacetan

Advertorial

Jalan Provinsi di Bontang Masih Rusak, Sahib Dorong Perbaikan hingga Perbatasan

Advertorial

DPRD Bontang Dorong Penguatan Pengawasan Pelajar, Tekankan Program Jam Belajar 19.00–21.00

Advertorial

Bukan Sekadar Lomba, Mission Challenge Badak LNG Satukan Warga Kompleks

Advertorial

Ketua DPRD Bontang Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Advertorial

Kuota Gas Melon Bontang Diproyeksi Turun, DPRD Dorong Pengawasan Diperketat