Bentangkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat telah berdampak signifikan terhadap anggaran operasional DPRD maupun berbagai kegiatan pemerintahan di Kota Samarinda. Pemotongan yang mencapai sekitar 40 persen itu memaksa pemerintah daerah dan legislatif melakukan efisiensi besar-besaran.
Celni menyebut berbagai pos anggaran telah terpangkas, mulai dari biaya makan minum kedinasan hingga perjalanan dinas. Kondisi ini membuat DPRD Samarinda harus lebih cermat dalam mengatur prioritas kegiatan, termasuk kunjungan kerja ke daerah lain.
“Sekitar 40% kita kena pemotongan. Bahkan kegiatan makan minum kan sudah berkurang. Perjalanan dinas juga kita juga berkurang. Itu sangat signifikan sekali.” tegas Celni Pita Sari.
Akibat efisiensi tersebut, kunjungan kerja DPRD Samarinda kini lebih difokuskan ke Jakarta. Tujuannya adalah berkonsultasi langsung dengan pemerintah pusat terkait keberlanjutan DBH yang terus mengalami pemotongan dari tahun ke tahun. Celni menyebutkan ada wacana pemotongan lanjutan yang masih mungkin terjadi, meskipun ia berharap hal itu tidak terjadi.
“Untuk saat ini paling banyak ya memang kunjungan studi bandingnya hanya ke Jakarta ya. Karena sekalian konsultasi terkait DBH kita yang terus dipotong-dipotong. Mungkin ada wacana lagi, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau dipotong lagi ya pastinya efisiensinya jauh lebih kencang lagi,” ucap Celni.
Kondisi ini juga berpengaruh pada pengaturan internal dewan. Celni menegaskan bahwa setiap kali ada anggota dewan yang keluar untuk kunjungan kerja, tetap harus ada yang berjaga di kantor agar roda pemerintahan tidak terhenti. Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang cermat antarpimpinan dan anggota dewan agar semua fungsi legislatif tetap berjalan.
Satu-satunya penyelamat kondisi keuangan daerah saat ini adalah kenaikan PAD Kota Samarinda, terutama dari sektor perparkiran dan retribusi. Kenaikan PAD inilah yang membuat program Pokir dewan masih dapat berjalan meskipun DBH terpangkas tajam.
Situasi pemotongan DBH ini bukan hanya dialami Samarinda. Sejumlah daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan Timur turut merasakan dampak kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat, sebagai bagian dari upaya konsolidasi anggaran nasional. Kebijakan ini mendorong daerah untuk semakin mandiri dalam menggali sumber-sumber PAD lokal.
Celni menegaskan pihaknya tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. DPRD Samarinda terus melakukan hearing dengan OPD terkait guna membahas strategi peningkatan PAD dan pencegahan kebocoran pendapatan daerah, sehingga pelayanan publik dan program aspirasi masyarakat tetap dapat terlaksana secara optimal.
(ard/lal/adv)
