Bentangkaltim, BONTANG – Viralnya Pulau Beras Basah belakangan ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Namun yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini justru memperlihatkan satu hal yang selama ini sering dihindari untuk diakui: pengelolaan destinasi wisata unggulan ini belum pernah benar-benar serius dibenahi.
Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar persoalan sampah, tenda liar, atau cekcok antar pengunjung. Itu hanya gejala di permukaan. Akar masalahnya jauh lebih dalam pembiaran yang berlangsung terlalu lama, tanpa arah dan tanpa ketegasan.
Pulau Beras Basah kini seperti ruang tanpa kendali. Tidak ada batas yang jelas, tidak ada sistem yang tegas, dan yang paling terasa, tidak ada kehadiran negara secara utuh dalam mengatur. Akibatnya bisa ditebak: ruang publik berubah menjadi ruang rebutan. Siapa kuat, dia bertahan. Siapa punya akses, dia menguasai.
Fenomena “kapling tenda” tidak mungkin muncul dalam sistem yang sehat. Itu lahir dari kekosongan aturan atau lebih tepatnya, aturan yang ada tetapi tidak ditegakkan. Ketika praktik semacam ini dibiarkan, maka konflik antar pengunjung hanyalah konsekuensi logis, bukan kejadian luar biasa.
Di saat yang sama, persoalan sampah terus berulang seperti siklus tanpa akhir. Setiap libur panjang, masalah yang sama kembali muncul. Pertanyaannya sederhana: apakah ini murni karena wisatawan yang tidak tertib, atau karena sistem yang memang tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan? Jawabannya, kemungkinan besar keduanya. Namun, menyalahkan pengunjung tanpa memperbaiki sistem hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab.
Jika berkaca pada Gili Trawangan atau Pantai Kuta, kita akan menemukan satu perbedaan mendasar: keberanian untuk berbenah secara struktural. Kedua destinasi itu pernah berada di titik krisis—sampah menumpuk, wisata tak terkendali, citra menurun. Namun mereka memilih berubah, bukan sekadar merespons.
Sementara di Beras Basah, respons sering kali datang setelah masalah viral. Reaktif, bukan preventif. Penertiban dilakukan, tetapi tanpa jaminan keberlanjutan. Teguran diberikan, tetapi tanpa sistem yang memastikan pelanggaran tidak terulang. Ini yang membuat publik bertanya: apakah ini benar-benar penataan, atau hanya pemadaman sesaat?
Langkah Wali Kota Bontang untuk melarang tenda liar patut diapresiasi. Namun kebijakan yang baik tidak cukup hanya tegas di pernyataan ia harus kuat di implementasi. Tanpa pengawasan yang konsisten dan sistem yang jelas, larangan hanya akan menjadi formalitas yang perlahan dilanggar kembali.
Yang lebih krusial, hingga hari ini belum terlihat desain besar pengelolaan Pulau Beras Basah yang benar-benar komprehensif. Siapa pengelola utamanya? Bagaimana zonasi diterapkan? Berapa kapasitas maksimal pengunjung? Bagaimana sistem sampah bekerja setiap hari, bukan hanya saat ramai? Pertanyaan-pertanyaan ini belum mendapatkan jawaban yang tegas di lapangan.
Padahal, waktu tidak menunggu. Setiap hari pembiaran adalah satu langkah menuju degradasi yang lebih dalam. Destinasi yang dulu menjadi kebanggaan bisa perlahan kehilangan daya tariknya bukan karena kalah indah, tetapi karena kalah tertib.
Lebih ironis lagi, jika masyarakat lokal pada akhirnya menjadi pihak yang disalahkan, padahal mereka justru tumbuh dalam ruang tanpa aturan yang jelas. Ketika negara absen, maka masyarakat akan menciptakan sistemnya sendiri dan tidak selalu sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
Beras Basah hari ini berada di titik kritis. Ini bukan lagi soal memperbaiki citra, tetapi menyelamatkan masa depan destinasi. Jika pembenahan hanya dilakukan setengah hati, maka polemik yang sama akan terus berulang, hanya dengan wajah yang berbeda.
Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang harus dilakukan, jawabannya sudah jelas sejak lama. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah ada keberanian untuk benar-benar mengeksekusinya?
Jika tidak, maka jangan heran jika suatu hari nanti, Beras Basah tidak lagi viral karena masalah, melainkan dilupakan karena kehilangan pesonanya. (bai)
