Home / Advertorial / Bontang

Jumat, 31 Juli 2026 - 19:24 WIB

DPRD Bontang Targetkan Raperda LLAJ Rampung Bulan Depan

Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry memasang target untuk pembahasan raperda LLAJ. (Bentangkaltim.com/asr)

Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry memasang target untuk pembahasan raperda LLAJ. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – DPRD Kota Bontang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Regulasi tersebut ditargetkan rampung bulan depan sebagai dasar hukum baru dalam pengelolaan transportasi di Kota Taman.

Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikri mengatakan, pembahasan dilakukan secara intensif karena materi yang diatur cukup luas. Raperda itu memuat sekitar 80 pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurutnya, regulasi tersebut disusun sebagai perda baru lantaran perubahan substansi telah melebihi 50 persen dari aturan sebelumnya. Karena itu, penyusunannya tidak lagi cukup dilakukan melalui revisi.

Baca juga  Dispora Kaltim Luncurkan Program Liga Sepakbola OPD

“Perda ini kita harapkan bisa bertahan cukup lama. Makanya disusun dengan baik agar tetap relevan beberapa tahun ke depan,” ujarnya usai rapat, Senin (27/7/2026) lalu.

Alfin menilai, regulasi baru harus mampu mengakomodasi perkembangan transportasi, perubahan tata ruang, hingga kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki payung hukum yang kuat dalam mengelola sektor transportasi tanpa harus berulang kali mengubah regulasi.

Baca juga  DPRD Samarinda Dorong Pembenahan Destinasi Wisata Kota Tepian

Pembahasan raperda saat ini masih difokuskan pada penyempurnaan pasal demi pasal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. DPRD menargetkan seluruh materi selesai dalam waktu dekat sehingga tahapan pembahasan berikutnya dapat segera dilanjutkan.

“Yang kami inginkan adalah perda yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga tetap relevan untuk beberapa tahun mendatang,” tegas Alfin.

Sebagai informasi untuk pembahasan raperda baik inisiatif Pemkot maupun DPRD ditargetkan paling lambat pada Oktober. Setelah itu diajukan ke Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi. (ASR/ADV DPRD Bontang)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Tangkap Peluang Pasar Kaltim, Distan Kubar Pacu Kemandirian Produksi Daging dan Telur

Advertorial

Produk Olahan UMKM Kubar Pikat Staf Ahli Gubernur di Bulan Bakti PKH Kaltim ke-190

Advertorial

Jelang Musim Hujan, Dinkes Kubar Ingatkan Warga Waspadai Wadah Penampungan Air dari Sarang Nyamuk DBD

Advertorial

Kucurkan Rp 1,99 Miliar dari APBD 2026, Dispar Kubar Kebut Penataan Jantur Geronggong Demi Dongkrak Ekonomi Warga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus