Bentangkaltim.com, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mendatang.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), arah pembangunan daerah kini tengah dikaji ulang agar tetap realistis di tengah keterbatasan anggaran.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kutim, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapedda, Noviari Noor, menyebut proses penyusunan ulang ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. “Kita tidak ingin ada program yang mangkrak. Semua tetap berjalan, tapi dengan penyesuaian prioritas,” ujarnya, Jumat (22/11/2025).
Menurutnya, pendekatan baru yang diambil lebih menekankan pada efektivitas penggunaan anggaran dan setiap rupiah harus berdaya guna tinggi.
Program strategis seperti peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan visi misi kepala daerah tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, Bappeda terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperbaiki sistem data keuangan daerah.
Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil berbasis informasi aktual. “Dengan data yang akurat, kita bisa menentukan arah kebijakan lebih tepat dan menghindari pemborosan,” terang Noviari.
Kondisi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendapatan.
Ia menjelaskan keterbatasan bukan alasan untuk berhenti membangun. Justru ini momentum untuk berbenah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah.(ADV)
