Bentangkaltim.com, Bontang – Wali Kota Bontang telah mengambil keputusan, untuk mencabut gugatan tapal batas Kampung Sidrap yang sebelumnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar menjadi bagian dari Kota Bontang.
Keputusan ini diambil setelah adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun gugatannya, yakni terhadap Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Timur (Kutim), dan Bontang.
Hal tersebut pun mendapatkan atensi yang serius dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia menyebutkan, gugatan yang diajukan ke MK adalah hasil kesepakatan DPRD dan Pemerintah Kota Bontang, untuk memperjuangkan wilayah Sidrap.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan bahwa pendaftaran gugatan hukum mengenai tapal batas Kampung Sidrap ke MK sebelumnya merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemkot.
“Pada periode sebelumnya, pemerintah dan DPRD sepakat untuk mengajukan tapal batas tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perjuangan bagi masyarakat Sidrap,” ungkapnya kepada awak media pada Senin (12/8/2024).
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, pencabutan tersebut dinilai terburu-buru dan tidak mencerminkan kehendak bersama.
“Sebenarnya sah saja secara administratif pencabutan itu, tapi harusnya keputusan seperti ini dirundingkan dalam rapat paripurna DPRD, agar didapati kesepakatan bersama,” ujarnya.
Namun, Ia secara tegas mengatakan bahwa DPRD Bontang akan terus mendukung masyarakat Sidrap, untuk memperjuangkan haknya.
Andi Faiz, sapaan akrabnya mengklaim, jika Pemkot Bontang memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan tersebut, maka pihaknya akan memfasilitasi masyarakat Sidrap, agar secara mandiri mengajukan gugatan ke MK.
Bersama dengan itu, dirinya mengkhawatirkan kondisi alan adanya ketidaksesuaian yang ditimbulkan, apabila dua wilayah dalam satu provinsi saling menggugat.
“Yang dikhawatirkan adalah situasi yang tidak kondusif jika dalam satu provinsi, dua kabupaten atau kota saling menggugat. Kita tunggu hasil paripurna dewan untuk melihat sikap apa yang akan diambil setelah pelantikan dewan yang baru,” pungkasnya.(han/adv)
