Bentangkaltim.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuni, menegaskan keseriusannya dalam mendorong percepatan penanganan stunting melalui penguatan layanan kesehatan di tingkat dasar. Komitmen tersebut disampaikan setelah dirinya menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Aksi Bangda dan Gerakan Intervensi Stunting Serentak yang digelar di Gedung PKK Samarinda belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Riska mengakui bahwa capaian penurunan stunting di Samarinda masih membutuhkan kerja keras dari seluruh pihak. Meski demikian, ia tetap optimistis target yang telah ditetapkan untuk tahun ini dapat tercapai, asalkan seluruh program berjalan sesuai rencana dan mendapat dukungan lintas sektor.
“Berdasarkan pemaparan data dalam rapat koordinasi, Kota Samarinda masih berupaya mengejar ketertinggalan dalam penanganan stunting,” kata Riska. Berbagai strategi telah disiapkan, mulai dari intervensi pencegahan secara serentak hingga penguatan kolaborasi melalui program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi anak.
Sebagai bentuk konkret dukungan dari legislatif, Riska mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalokasikan dana Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2026 untuk memperkuat infrastruktur kesehatan dasar. Program tersebut diwujudkan melalui pembangunan tiga unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di wilayah Samarinda Utara, Sambutan, serta satu kawasan lainnya.
“Selain pembangunan fisik, penguatan juga dilakukan melalui pengadaan sarana penunjang,” sebutnya. Riska menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan alat ukur tinggi badan dan alat timbang balita yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan untuk didistribusikan ke 59 kelurahan.
Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan akurasi data pertumbuhan anak, yang menjadi dasar utama dalam menentukan intervensi gizi yang tepat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program intervensi pencegahan stunting secara serentak akan mulai dilaksanakan pada Mei 2026.
“Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, sistem pengawasan akan diterapkan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan hingga ke lingkungan RT,” imbuhnya. Menurut Riska, camat akan berperan langsung dalam mengoordinasikan pengawasan di wilayahnya, yang kemudian diteruskan ke kelurahan dan RT.
Dengan pola ini, ia berharap tidak ada lagi kendala terkait pendataan maupun pelaksanaan program di lapangan. “Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga akan diperkuat dengan melibatkan kelompok Dasawisma dan Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak pelaksanaan di masyarakat,” tegasnya.
Keduanya akan berperan aktif dalam menyukseskan pembukaan Posyandu serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Mei 2026. Di akhir pernyataannya, Riska menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat dalam mengatasi persoalan stunting secara menyeluruh.
Ia berharap, dengan dukungan fasilitas yang memadai serta pengawasan yang ketat, angka stunting di Samarinda dapat ditekan hingga nol. “Dengan kerja sama yang solid dan sistem yang berjalan optimal, kita ingin memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan terbebas dari stunting,” tutupnya. (air/adv)
