Bentangkaltim.com, Samarinda – Implementasi kurikulum terbaru di Kota Samarinda dinilai masih berjalan tertatih. Dua komponen krusial dalam kurikulum baru muatan lokal Bahasa Kutai dan pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI) serta coding justru paling sulit dipenuhi karena keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten di bidang tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie menyebut, kurikulum terbaru mewajibkan setiap sekolah menghadirkan muatan lokal bahasa daerah, yang di Samarinda ditetapkan sebagai Bahasa Kutai. Namun kenyataannya, tidak semua guru memahami bahasa tersebut, sehingga tidak semua sekolah mampu menjalankan muatan lokal ini secara optimal.
“Bahasa daerah yang dilaksanakan di Samarinda itu Bahasa Kutai, sedangkan tenaga guru tidak semua yang paham tentang bahasa tersebut. Belum lagi dari deep learning-nya berkaitan dengan coding dan AI itu sendiri punya keterbatasan dalam hal tenaga pendidik,” ungkap Novan Syahronny.
Untuk menutupi kekosongan itu, Dinas Pendidikan Samarinda saat ini mengandalkan pihak ketiga, khususnya perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sekitar sekolah. Novan mencontohkan, di SMP 11 Samarinda, program pembelajaran AI justru dibantu langsung oleh tenaga dari perusahaan yang berlokasi di sekitar sekolah tersebut.
“Hari ini hanya menggunakan pihak ketiga. Contoh tadi di SMP 11, itu malah dibantu oleh pihak perusahaan yang ada di sekitar sana, dengan diberikan tenaga pendidik untuk memberikan edukasi tentang AI itu sendiri. Ini menjadi PR bersama,” ujarnya.
Novan menilai ada ketimpangan yang serius: di satu sisi pemerintah sudah mewajibkan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi digital, tapi di sisi lain tidak ada program pelatihan khusus dari pemerintah kota untuk menyiapkan guru-guru yang mampu mengajarkan materi tersebut. Seluruh beban pelatihan diserahkan ke pihak ketiga tanpa parameter yang jelas.
Kondisi ini makin pelik mengingat sarana dan prasarana pendukung pembelajaran digital juga belum sepenuhnya tersedia di semua sekolah. Novan menyebut, jika fasilitas bisa sedikit terbantu dengan penggunaan ponsel pintar, maka persoalan utamanya tetap ada pada sumber daya manusia pengajarnya.
“Kalau dari pemerintah sendiri belum sepenuhnya ada program untuk melatih tenaga-tenaga pengajar di bidang teknologi. Sarana-prasarananya mungkin bisa menggunakan handphone, tapi itu kan terbatas. Kalau tidak diajarkan oleh pengajar yang paham, tidak akan bisa jalan juga,” tegasnya.
Novan juga menyoroti bahwa PAUD dan TK saat ini tidak memiliki anggaran khusus, padahal kewajiban belajar 13 tahun sudah berlaku dan mencakup jenjang tersebut. Ia mendorong pemerintah kota untuk mulai memetakan kebutuhan secara lebih detail per jenjang dan per wilayah dalam rapat lanjutan yang akan digelar secara terpisah untuk tiap bidang.
(rya/adv)
