Bentangkaltim.com, Samarinda – Kabar miris mencuat dari dunia pendidikan Kota Samarinda. Sejumlah tenaga pendidik di beberapa sekolah dilaporkan belum menerima insentif hingga awal Mei 2026. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengaku mendapat informasi itu dari lapangan dan langsung meminta klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
Ismail menyebut, informasi awal yang masuk menyebutkan ada empat sekolah yang belum mendapat insentif dan THR. Meski pihak dinas mengklarifikasi bahwa persoalannya bukan pada tingkat sekolah, melainkan pada beberapa oknum tenaga pendidik secara individual, Ismail tetap menekankan bahwa ini bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja.
“Intinya tadi kita minta klarifikasi dari Dinas Pendidikan, apakah benar ada empat sekolah yang belum dapat insentif. Tadi dijawab, pada dasarnya tidak ada sekolah, tapi memang ada beberapa tenaga pendidik yang belum dapat insentif. Alasannya karena rekening tidak aktif, sehingga prosesnya memakan waktu lama dan tidak terkomunikasikan ke yang bersangkutan,” jelas Ismail Latisi.
Yang lebih memprihatinkan, Ismail mengungkap bahwa setidaknya ada seorang guru yang mengaku belum bisa membayar kontrak rumahnya karena menunggu pencairan insentif dan THR. Fakta itu menunjukkan betapa bergantungnya kehidupan sehari-hari guru pada ketepatan pembayaran dari pemerintah.
“Ada yang bilang, ‘Pak, saya belum bayar kontrakan.’ Kenapa? Karena nunggu THR, nunggu insentif cair. Ini menunjukkan betapa kritisnya kondisi mereka. Jangan sampai ada guru-guru kita yang insentifnya tidak terbayarkan sampai berbulan-bulan, padahal mereka harusnya sudah dapat,” ujarnya.
Ismail mendorong Dinas Pendidikan untuk lebih proaktif dalam mengkomunikasikan setiap kendala administrasi kepada guru yang bersangkutan. Jika ada masalah rekening, dinas harus segera memberitahu guru tersebut agar tidak muncul kabar-kabar yang tidak jelas di luar.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini baru menyangkut empat sekolah sementara pembayaran insentif akan terus berjalan sepanjang 2026. Jika kendala serupa tidak diselesaikan secara sistematis sejak sekarang, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus berulang di bulan-bulan berikutnya.
“Ini baru empat sekolah. Kita mau pembayaran insentif lagi di beberapa bulan yang akan datang sepanjang tahun ini. Kalau seandainya ini karena kekurangan dana, bagaimana ke depannya? Jangan sampai ini terjadi lagi,” tegasnya.
Ismail juga turut menyoroti persoalan kekurangan guru kelas di jenjang SD yang dinilainya paling krusial. Menurutnya, absennya seorang guru kelas bukan sekadar persoalan teknis satu hari guru tidak hadir berarti seluruh jam belajar di kelas itu kosong, tanpa ada yang menggantikan.
“Yang pasti, khususnya di SD, guru kelas itu kalau tidak ada satu hari, maka sepanjang jam itu tidak ada pelajaran. Satu minggu tidak ada, enam hari kelas itu kosong. Apa yang terjadi dengan siswanya? Banyak terjadi kasus seperti itu ketika guru kosong. Makanya kita dorong pemerintah segera carikan mekanisme yang tepat,” pungkasnya.
(rya/adv)
