Home / Kaltim

Sabtu, 15 November 2025 - 12:13 WIB

MK Batalkan Aturan Dua Siklus Hak Atas Tanah di IKN, Tegaskan Batas Waktu Lebih Ketat

Bentangkaltim, IKN – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan mengenai jangka waktu hak atas tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya dapat diberikan hingga dua siklus. Aturan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dibacakan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa majelis hakim “mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.” Permohonan itu diajukan oleh Stepanus Febyan Babaro, warga Suku Dayak, serta warga Sepaku, Ronggo Warsito, yang mempersoalkan potensi monopoli dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah di IKN.

Melalui putusan ini, MK memberikan tafsir baru terhadap Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tafsir tersebut mengatur ulang skema jangka waktu hak atas tanah—meliputi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP)—dengan menegaskan kewajiban evaluasi berkala sebelum setiap perpanjangan atau pembaruan diberikan.

Baca juga  Bangga! Tujuh Remaja Bontang Lolos Jambore Nasional Generasi Hijau 2024 di Kalimantan Selatan

Aturan Baru HGU

MK menetapkan bahwa HGU di IKN dimaknai sebagai:

  • pemberian hak maksimal 35 tahun,

  • perpanjangan maksimal 25 tahun,

  • pembaruan maksimal 35 tahun,
    seluruhnya harus memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi.

Sebelumnya, HGU dapat diberikan hingga 95 tahun dalam satu siklus dan kembali 95 tahun pada siklus kedua, dengan total masa berlaku mencapai 190 tahun.

Baca juga  Polisi Berhasil Tangkap Pengedar Sabu di Bontang Lestari

Aturan Baru HGB

Untuk HGB, MK menegaskan:

  • pemberian hak maksimal 30 tahun,

  • perpanjangan maksimal 20 tahun,

  • pembaruan maksimal 30 tahun,
    juga dengan mekanisme evaluasi yang sama.

Dalam aturan lama, HGB dapat berlaku hingga 160 tahun melalui dua siklus (80 tahun setiap siklus).

Putusan ini memberi konsekuensi besar pada skema pemanfaatan tanah di IKN. Selain memperpendek jangka waktu hak, MK menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala sebagai prinsip utama dalam mengelola aset negara. Dengan demikian, penguasaan tanah oleh pihak tertentu tidak berlangsung terlalu panjang tanpa kontrol negara yang memadai. (bai)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Penghormatan Terakhir Pemerintah dan Masyarakat Kutai Barat untuk Almarhum Ayonius, Sekda Periode 2020–2026

Advertorial

Kawah Candradimuka Generasi Qur’ani, Pemkab Kubar Cetak Bibit Unggul Berprestasi Lewat MTQ ke-XVIII

Advertorial

Merajut Tradisi Menggerakkan Ekonomi, Festival Sarut ke-V Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata dan UMKM Lokal Kubar

Advertorial

Kawal Hak Guru, Komisi IV DPRD Samarinda Cermati Skema Pencairan TPP di Kas Daerah

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Demi Optimalisasi Destinasi dan PAD

Advertorial

DPRD Samarinda Resmi Sahkan 5 Perda Baru

Advertorial

Mengabdi Tanpa Batas Ruang dan Waktu, Wajah Baru Nasionalisme ASN dan Generasi Muda Kubar di Hari Pahlawan 2026.

Advertorial

Menempa Jiwa Korsa dan Identitas Bangsa, Ketika Pelajar Kubar Belajar Merawat Budaya Leluhur Lewat Mandau