Bentangkaltim.com, Bontang – Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bontang sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang. Namun di balik capaian tersebut, fraksi gabungan itu menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama terkait efektivitas belanja daerah dan upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang, Suharno, dalam rapat kerja penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan serta jajaran pemerintah daerah, Suharno menyampaikan apresiasi atas laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disusun sesuai regulasi. Fraksinya juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemkot Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun, ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Suharno.
Fraksi PKS-NasDem mencermati realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai sekitar 98,56 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian itu dinilai cukup positif dan menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas pendapatan daerah.
Meski demikian, pihaknya menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal pada sejumlah program. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi efektivitas pembangunan.
Karena itu, Fraksi PKS-NasDem meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan rendahnya serapan pada beberapa kegiatan. Evaluasi tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Selain persoalan serapan anggaran, Suharno juga menyinggung tingginya ketergantungan APBD Bontang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi melalui langkah strategis untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
Fraksi PKS-NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui pengembangan sektor ekonomi potensial, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Lebih lanjut, Suharno menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi fokus utama pemerintah.
Menurutnya, masyarakat akan menilai keberhasilan pemerintah bukan dari besarnya angka dalam laporan keuangan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PKS-NasDem berharap pembahasan Raperda P2APBD 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memperkuat pembangunan Kota Bontang secara berkelanjutan. (asr/adv DPRD Bontang)
