Bentangkaltim.com, Bontang – DPRD Bontang mendukung langkah Pemkot Bontang mengajukan proposal bantuan alat kesehatan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat layanan RSUD Taman Husada di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang Ubayya Bengawan mengatakan, pihaknya mendukung Pemkot mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan alat kesehatan rumah sakit. Menurutnya, pengajuan ke pemerintah pusat menjadi pilihan rasional ketika kebutuhan peralatan medis berteknologi tinggi tidak seluruhnya mampu ditanggung APBD.
“Kalau sudah siap, ya tinggal dikirim ke sana,” kata Ubayya saat dihubungi, Kamis (13/8/2026).
Ia menyebut alat kesehatan merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Selain fasilitas medis, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga harus berjalan beriringan agar pelayanan yang diberikan semakin optimal.
“Yang paling utama itu alat-alat kesehatannya dan juga SDM-nya. Selain alat, SDM juga harus diperkuat,” ujarnya.
Ubayya menilai dukungan pemerintah pusat semakin dibutuhkan karena kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tekanan akibat efisiensi. Pemkot, kata dia, perlu mencari sumber pembiayaan lain agar peningkatan fasilitas kesehatan tidak terhenti.
“Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
DPRD Bontang pun menyatakan siap mendampingi Pemkot apabila diperlukan dalam proses pengajuan bantuan tersebut. Terlebih, kebutuhan alat kesehatan berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pelayanan masyarakat.
Menurut Ubayya, kelengkapan fasilitas dan alat kesehatan juga akan menentukan kemampuan RSUD dalam memberikan layanan yang lebih luas. Rumah sakit daerah diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan dasar, tetapi mampu menangani lebih banyak kasus yang selama ini membutuhkan rujukan ke luar daerah.
Ia menjelaskan, sistem pelayanan rumah sakit ke depan juga tidak lagi semata-mata melihat klasifikasi tipe rumah sakit. Kelengkapan sarana, prasarana, alat kesehatan, serta kemampuan tenaga medis menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas pelayanan.
“Kalau lengkap alatnya, maka dia naik menjadi misalnya paripurna. Karena itu RSUD memang wajib melengkapi alat kesehatannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memang telah mengajukan proposal kepada Kemenkes untuk membantu pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) bagi pelayanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).
Neni menyebut kebutuhan tersebut mendesak lantaran masih terdapat pasien Bontang yang harus dirujuk ke luar daerah akibat keterbatasan fasilitas. Kondisi itu membuat pasien dan keluarga harus menanggung biaya tambahan selama menjalani pengobatan.
Pemkot Bontang juga telah menuntaskan pemutakhiran data sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui sistem Kemenkes dengan capaian 100 persen. Dinas Kesehatan Bontang turut menyelesaikan proses validasi dengan hasil 100 persen sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan.
Neni mengatakan, sejumlah peralatan untuk mendukung layanan KJSU-KIA memiliki nilai pengadaan hingga miliaran rupiah. Karena kondisi fiskal daerah terbatas, pengadaan seluruh kebutuhan tersebut belum memungkinkan sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
“Kalau alat ini kami dibantu, kami dari Pemkot Bontang siap menganggarkan biaya perawatannya. APBD kita sedang seret, jadi perlu bantuan alat kesehatan dari pemerintah pusat,” kata Neni.
Dengan terpenuhinya fasilitas tersebut, Pemkot berharap kapasitas layanan RSUD Taman Husada meningkat dan masyarakat tidak lagi harus keluar daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan tertentu. Bahkan, kelengkapan fasilitas rumah sakit dinilai dapat membuka peluang pengembangan RSUD sebagai pusat pendidikan bagi dokter spesialis maupun subspesialis.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
