Bentangkaltim.com, Bontang – Antrean kendaraan di SPBU bukan lagi sekadar soal panjangnya barisan. Di belakangnya ada persoalan distribusi yang saling berkaitan, mulai dari pasokan, penyaluran di SPBU hingga aktivitas pengecer BBM. DPRD Bontang meminta seluruh mata rantai tersebut ditata agar persoalan serupa tak terus berulang.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan, solusi tidak cukup dengan menambah pasokan. Pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, aparat hingga pengecer perlu memiliki aturan main yang sama.
“Jangan sampai komitmen kita di hulu, tetapi di hilirnya tidak diselesaikan. Semua harus hadir dan bekerja bersama,” tegas Heri dalam rapat penanganan antrean Pertalite, Senin (31/8/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah perlu segera menyusun mekanisme pengawasan bagi pengecer BBM. Penataan itu bukan berarti menutup usaha masyarakat, melainkan mengatur aktivitas agar tidak menimbulkan antrean yang meluber ke badan jalan.
Heri juga meminta Satpol PP dan aparat keamanan dilibatkan jika antrean pengecer kembali mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, identitas kendaraan yang membeli BBM perlu diperiksa guna mencegah penyalahgunaan.
Di sisi lain, distribusi BBM bersubsidi dari SPBU juga harus diawasi. Heri meminta volume pembelian dan stok pengecer dicatat sehingga kebutuhan di lapangan dapat dipetakan secara lebih jelas.
“Namanya orang usaha pasti berdagang. Kita bukan menghalangi pengecer. Tetapi jangan sampai berlebihan dan akhirnya mengganggu kepentingan masyarakat umum,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Heri mengusulkan kesepakatan bersama melalui pakta integritas atau berita acara. Pertamina, SPBU, pemerintah, aparat dan pengecer diminta ikut berkomitmen, termasuk menyepakati sanksi jika terjadi pelanggaran.
“Kalau perlu, hari ini kita selesaikan dalam bentuk komitmen atau pakta integritas. Semua ikut menandatangani. Kalau ada yang melanggar, kita beri sanksi bersama,” pungkasnya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
