Bentangkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar membeberkan kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan berat akibat efisiensi fiskal nasional pada Senin (25/05/2026) malam.
APBD Kota Samarinda tahun 2026 yang semula mencapai Rp5,8 triliun pada tahun sebelumnya kini hanya tersisa Rp3,1 triliun setelah pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan tambahan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi sekitar Rp300–400 miliar, total anggaran yang bisa dikelola pemerintah kota hanya sekitar Rp3,5 triliun—turun hampir Rp2 triliun dibanding tahun lalu.
“Tahun ini kemarin kami, pemerintah DPRD dengan pemerintah kota menyepakati APBD 2026 itu di angka hanya tersisa 3,1 triliun. Jadi hampir 2 triliun itu yang terpangkas,” ungkap Deni kepada warga.
Deni menjelaskan, pemangkasan ini secara langsung berdampak pada program-program yang telah diusulkan jauh-jauh hari. Termasuk di antaranya program Probebaya program pemberdayaan berbasis RT senilai Rp100 juta per RT yang sempat direncanakan naik menjadi Rp150 juta namun terpaksa diefisiensi akibat kondisi keuangan daerah saat ini.
Program Probebayah sendiri merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Andi Harun yang terinspirasi dari program serupa di Kota Madiun dengan anggaran Rp50 juta per RT. DPRD Samarinda selama ini telah menyetujui anggaran program tersebut dengan nilai hampir Rp200 miliar untuk sekitar 1.800 hingga 2.000 RT se-Kota Samarinda.
“Yang tadinya angka itu mau kita naikkan malah mau enggak mau kita efisiensi ya. Saat ini mungkin nanti Bapak dan Ibu jangan kaget, oh kenapa biasanya dapatnya sekian, kenapa kok sekian?” kata Deni mengingatkan warga.
Meski demikian, Deni memastikan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT tetap akan dijalankan meskipun anggaran lebih terbatas. Ia menekankan program tersebut masih dalam proses pergeseran anggaran dan akan terus berlanjut karena nilainya secara sosial jauh melampaui sekadar kegiatan fisik.
Politisi Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya program pemberdayaan berkelanjutan seperti pelatihan memasak, jahit-menjahit, tata boga, dan tata rias. Dibandingkan sekadar mengandalkan pembangunan infrastruktur yang memiliki umur pakai terbatas. Menurutnya, ilmu dan keahlian yang diperoleh dari pelatihan akan menjadi bekal jangka panjang bagi warga dan generasi berikutnya.
Deni juga menyampaikan optimisme bahwa pemerintah pusat melalui Kepala BAPPENAS akan kembali mengucurkan bantuan pada triwulan kedua 2026, sehingga kondisi fiskal daerah diharapkan berangsur membaik dan sejumlah program yang tertunda dapat segera direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Semua aspirasi yang masuk dalam reses malam itu akan dituangkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD yang dilindungi undang-undang dan menjadi skala prioritas bagi pemerintah kota untuk ditindaklanjuti pada perencanaan pembangunan tahun mendatang.
(ard/lal/adv)
