Bentangkaltim.com, Samarinda– Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah pusat mendapat kritik tajam dari DPRD Kota Samarinda. Program tersebut dinilai tidak memiliki cetak biru yang jelas, tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, dan tidak memiliki model bisnis yang kompetitif.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan kritik bahwa tidak pernah menghadiri undangan terkait program KDMP karena menilai program tersebut belum memiliki arah yang jelas sejak awal dirancang.
Pihaknya bahkan mengusulkan agar dana program tersebut dialihkan untuk membangun infrastruktur distribusi LPG yang lebih konkret dan berdampak langsung bagi warga.
“Dari awal saya tidak setuju. Pada undangan KDMP saya tidak pernah hadir. Tidak jelas itu. Tidak ada blueprint yang jelas dulu,” kata Iswandi.
Program KDMP merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Di Kota Samarinda dengan 59 kelurahan, program ini direncanakan membentuk satu KDMP per kelurahan.
Iswandi mempertanyakan kejelasan model bisnis dari koperasi yang dibentuk melalui program ini. Tanpa nilai tambah dan keunggulan kompetitif yang nyata, koperasi bentukan KDMP dinilai tidak akan mampu bertahan di tengah persaingan pasar yang sudah ketat.
“Kamu usaha apa? Sama dengan yang lain-lain. Gimana kamu bersaing dengan Indomaret? Gimana kamu bersaing dengan K24? Apa nilai tambahmu? Modalmu cuma seibrit,” ujarnya.
Selain soal model bisnis, Iswandi juga menyoroti komponen Operasi Merah Putih dalam program KDMP yang mewajibkan peserta mengikuti pelatihan bersifat militer. Ia menilai pelatihan semacam itu tidak relevan bagi pelaku usaha yang seharusnya dibekali keterampilan bisnis, keuangan, dan pemasaran.
“Ibu orang yang hamil juga suruh latihan militer. Harusnya latihan akuntansi, latihan pemasaran, latihan pembukuan, bukan latihan militer,” tegasnya.
Pernyataan Iswandi merujuk pada
insiden yang sempat menjadi sorotan publik nasional. Pelatihan Operasi Merah Putih dalam rangkaian program KDMP dilaporkan mengakibatkan korban jiwa. Setidaknya lima peserta dilaporkan meninggal dunia dalam proses pelatihan tersebut, memunculkan gelombang kritik dari berbagai kalangan termasuk dari sejumlah anggota DPR RI di tingkat pusat.
Sebagai alternatif yang lebih produktif, Iswandi mengusulkan agar dana KDMP yang dialokasikan untuk Kota Samarinda digunakan untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) atau pabrik LPG mini. Dengan asumsi setiap kelurahan mendapat dana sekitar Rp3 miliar, total anggaran yang tersedia mencapai sekitar Rp170 miliar, nilai yang dinilai cukup untuk membangun infrastruktur distribusi LPG yang solid di seluruh kelurahan.
“Saya lebih setuju, kalo ada 59 kelurahan, dananya berapa, 3 miliar? 3 dikali 59 ada 170-an miliar. Bagus, bangun stasiun pengisian bahan bakar LPG, pabrik LPG mini. KDMP-mu yang di kelurahan ini sebagai agennya,” usulnya.
Dengan skema itu, KDMP di setiap kelurahan bertugas sebagai agen distribusi LPG. Konsumen tinggal membeli di koperasi kelurahan masing-masing tanpa harus mengantri panjang seperti kondisi yang kerap terjadi saat ini. Model bisnis ini dianggap lebih realistis karena pasarnya jelas, kebutuhannya nyata, dan selaras langsung dengan permasalahan yang dirasakan masyarakat.
“Jelas membantu pemerintah, tidak langka lagi kita LPG. Pasarnya jelas. KDMP-mu yang di kelurahan ini sebagai agennya. Jadi masyarakat tinggal ke situ. Lebih jelas membantu distribusi. Pasarnya meningkat, pasti untung,” pungkas Iswandi.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat membuka ruang evaluasi dan penyesuaian program KDMP agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan riil di setiap daerah, termasuk Kota Samarinda, sehingga dana yang dikucurkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(ard/lal/adv)
