Bentangkaltim.com, Samarinda – Iswandi selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan tanggapan serius terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2025.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam evaluasi tersebut, Komisi II DPRD menyoroti sejumlah BUMD yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal, terutama dari sisi profitabilitas dan efektivitas pengelolaan usaha.
Salah satu BUMD yang mendapat perhatian khusus adalah Perumda Varia Niaga Samarinda.
Perusahaan daerah ini diketahui memiliki mandat strategis dalam pengelolaan berbagai aset penting milik pemerintah daerah, termasuk kawasan Teras Samarinda serta sektor pergudangan.
Namun, menurut Iswandi, kinerja Varia Niaga belum menunjukkan hasil yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Dia menilai salah satu penyebab utama adalah luasnya cakupan lini bisnis yang dijalankan perusahaan, sehingga fokus terhadap sektor yang benar-benar menghasilkan keuntungan menjadi kurang maksimal.
“Permasalahan utamanya adalah mereka mengelola terlalu banyak sektor sekaligus. Ini membuat fokus terhadap core business menjadi terpecah,” ujar Iswandi.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II berencana memanggil kembali jajaran manajemen Varia Niaga dalam waktu dekat.
Agenda tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap arah bisnis perusahaan, termasuk pemetaan ulang sektor usaha yang dinilai potensial.
Selain meninjau ulang struktur bisnis, DPRD juga akan menetapkan target capaian yang lebih realistis dan terukur.
Komisi II menekankan pentingnya kejelasan arah pengelolaan usaha agar kontribusi terhadap PAD dapat ditingkatkan secara signifikan.
Iswandi juga menyoroti pola kerja sama Varia Niaga dengan pihak ketiga yang selama ini dinilai cukup dominan dalam operasional perusahaan.
“Kami ingin memastikan sektor mana saja yang benar-benar dikelola secara langsung, serta berapa target yang ingin dicapai. Selama ini, terlalu banyak operasional yang diserahkan ke pihak ketiga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pola kemitraan tersebut harus diperjelas, terutama terkait aspek transparansi dan mekanisme pembagian hasil, agar tidak merugikan daerah.
Selain Varia Niaga, Komisi II DPRD juga menyoroti kondisi Bank Perekonomian Rakyat Samarinda yang dalam tiga tahun terakhir belum menyetorkan dividen ke kas daerah.
Menanggapi hal tersebut, Iswandi meluruskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh buruknya kinerja manajemen saat ini.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan utama berasal dari kredit bermasalah yang merupakan peninggalan dari kepengurusan sebelumnya.
“BPR saat ini sedang fokus menyelesaikan kredit macet lama. Itu yang menjadi kendala teknis sehingga belum bisa menyetor dividen dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.
Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan, Komisi II DPRD Samarinda optimistis bahwa BPR akan kembali pulih dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam waktu dekat.
“Kami optimis, mulai tahun depan kondisi BPR akan semakin sehat dan kembali berkontribusi terhadap PAD,” tutup Iswandi.
[anr||adv]
