Home / Ragam

Jumat, 2 Februari 2024 - 09:38 WIB

Kemiskinan Struktural, Imbas Salah Tata Kelola SDA

Hafsah (IRT dan aktivis Dakwah)

Hafsah (IRT dan aktivis Dakwah)

Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencatat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan pada tahun 2023. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan turun dari 6,31 persen menjadi 6,11 persen tahun 2023.

Kepala Dinas Sosial Prov Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan secara umum berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di daerah pedesaan.

Untuk itu, pemerintah setempat membuat kebijakan utama yang dikembangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim, yakni: mengelola beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengentaskan kantong-kantong kemiskinan. (Kaltimprov.Id 19/01/23)

Klasifikasi dan Data Kemiskinan

Kondisi kemiskinan masih terbagi karena beberapa sebab. Pertama: Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

Kedua: Kemiskinan relatif, yang disebabkan oleh perbedaan keahlian yang dimiliki. Seseorang yang bekerja disalah satu bidang, namun orang tersebut ternyata tidak punya cukup keahlian dibidang tersebut sehingga terhambat untuk mendapatkan penghasilan yang memadai.

Ketiga, kemiskinan struktural yaitu keadaan miskin yang dialami oleh masyarakat dan bersumber dari struktur sosial karena tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia karena minim keahlian dan sarana

Keempat, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 25,9 juta orang miskin di Indonesia per akhir Maret 2023. Meski cukup banyak, namun orang miskin ini sudah berkurang 460 ribu orang dibandingkan akhir September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta orang.

Berdasarkan wilayahnya, penduduk miskin terbanyak masih berada di pedesaan. Per Maret 2023, jumlah orang miskin di perdesaan tercatat sebanyak 14,16 juta orang atau turun 12,22 persen dibandingkan September 2022 sebanyak 14,38 juta orang miskin.

Baca juga  Bontang, Kota Industri di Tengah Kemelut Kemiskinan

Sedangkan, jumlah orang miskin di perkotaan tercatat sebanyak 11,74 juta orang di akhir Maret 2023. Realisasi ini turun 7,29 persen dari 11,98 juta orang miskin di September 2022.

Sementara berdasarkan data BPS, saat ini Papua menduduki peringkat pertama provinsi termiskin. Angka kemiskinan di Bumi Cendrawasih mencapai 26,03%.15 Agu 2023.

Walau data kemiskinan menunjukkan angka penurunan dalam beberapa bulan, namun prosentasenya masih terbilang tinggi. Imbas dari kemiskinan ini jelas berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Termasuk pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan jelas tidak akan mampu diraih jika kebutuhan dasar saja masih sulit terpenuhi.

Kemiskinan tidak terjadi begitu saja, Di Indonesia, khususnya di wilayah Kaltim terindikasi mengalami kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terlihat oleh kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ada kemajuan. Tanpa disadari, perhatian justru tertuju pada pada konglomerat yang menguasai pengelolaan SDA. Ironisnya, hal ini terjadi pada wilayah penghasil hutan, tambang batu bara dan gas alam cair.

Sumber daya alam yang melimpah  nyatanya tidak berkorelasi dengan tingginya angka kemiskinan akibat salah tata kelola kepemilikan umum.

Anehnya lagi, dalam satu Provinsi beberapa daerah  yang tercatat Ada beberapa wilayah di Kaltim yang memiliki tingkat presentase kemiskinan diatas rata-rata yakni Mahakam Ulu, Kubar, Paser, Kutim,  dan Kutai Kartanegara.

Sementara Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Berau mencatat tingkat kemiskinan terendah.

Ketimpangan ini jelas berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini membuktikan gagalnya pemerintah dalam program pemerataan sosial di tengah alam yang kaya akan sumber daya alam (SDA).

Dalam sistem kapitalis yang diadopsi oleh negara, pengelolaan SDA sarat dengan peran oligarki. Negara memberikan kewenangan dalam mengelola hasil alam sehingga kekayaan berputar hanya pada orang tertentu saja. Belum lagi landasan sistem ekonomi yang bertumpu pada bunga ribawi semakin menyengsarakan rakyat.

Baca juga  Kenaikan Indeks Pembangunan Gender, Mampukah Melindungi Perempuan?

Solusi yang diberikan kepada rakyat pun terlihat setengah hati dengan memberikan bantuan sembako, pelatihan dan BLT yang bersifat temporer. Disisi lain, subsidi perlahan dicabut dengan alasan membebani negara dan pajak semakin ditingkatkan.

Jika pola penanganan SDA masih berdasar sistem kapitalis sekuler, maka program-program pengentasan kemiskinan ibarat ilusi. Mengurai masalah bukan hanya mengentaskan kemiskinan saja, namun menjernihkan persoalan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan tersebut, yakni penerapan sistem kapitalis sekuler yang berorientasi hanya pada keuntungan semata bukan kemaslahatan.

Caranya, dengan mengelola SDA tanpa melibatkan pihak ketiga yang ingin mengambil  keuntungan. Hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat sehingga kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan  fasilitas kesehatan dan pendidikan murah bahkan gratis.

Konsep Ekonomi Islam Mensejahterakan

Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktifitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

Sistem ekonomi Islam mempunyai konsep dasar kepemilikan yang diatur oleh negara. SDA adalah harta milik umum, rakyat berhak atas harta tersebut sehingga negara berkewajiban pengelola berdasar hukum syarak.

SDA meliputi hasil tambang, cair maupun padat sebagai sumber energi hanya berhak dieksplorasi untuk kepentingan rakyat. Jika kebutuhan rakyat sudah terpenuhi, negara boleh mengembangkan dan  hasilnya tetap dikembalikan untuk kebutuhan rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, pendidikan dan keamanan.

Jika konsep ekonomi Islam diterapkan, bukan hanya manusia yang hidup sejahtera. Lingkungan alam serta habitat di dalamnya akan terjaga karena tidak ada penebangan hutan dan pengerukan tambang alam secara brutal.

Dengan syariah, kehidupan manusia akan terjaga baik dari sisi akidah dan kehidupan secara umum sehingga tercapai Islam yang membawa Rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a’lam bisshowab

Share :

Baca Juga

Ragam

Islam Menyelesaikan Masalah Pengangguran

Ragam

Olahraga Mengecilkan Perut Buncit

Nusantara

Maulwi Saelan Penjaga Gawang yang Jadi Penjaga Terakhir Soekarno

Ragam

Toleransi Dalam Islam

Ragam

Mekanisme Hukum Dalam Islam

Ragam

Daya Tarik IKN dan Tantangan Kepemimpinan Bagi ASN di Era Digital

Ragam

Ini Dia Manfaat Kopi Tanpa Gula

Ragam

Islam Solusi Tuntas Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan