Home / Advertorial / Bontang

Selasa, 17 September 2024 - 10:18 WIB

Pembongkaran Warung Ilegal di Masjid Terapung, Faisal Harap Proses Hukum Berjalan Adil

Anggota DPRD Bontang, Faisal

Anggota DPRD Bontang, Faisal

Bentangkaltim.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah melakukan pembongkaran terhadap warung terapung ilegal di Selambai, Loktuan pada (30/7/2024).

Tindakan ini dipersoalkan oleh pemilik warung yang menilai tidak ada SK jelas, sehingga kasus ini berlanjut ke jalur hukum dengan tuntutan terhadap Lurah Loktuan.

Anggota DPRD Bontang, Faisal FBR, menilai langkah Pemkot diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan administratif. Meskipun kasus ini sudah masuk pengadilan, Faisal optimis pemerintah memiliki posisi yang kuat.

“Menurut saya pembongkaran ini memang hak pemkot, kalau pemilik warung terapung merasa itu kewenangan dari provinsi, tidak mungkin pemerintah mengambil tindakan tegas tanpa dasar yang kuat,” kata Faisal saat ditemui dirumahnya, pada Selasa, (17/09/2024).

Baca juga  Usai Melakukan Submit Data Silon, Pasangan Basri - Chusnul Resmi Memenuhi Syarat Maju Pilkada 2024 Bontang

Faisal juga menambahkan bahwa pembongkaran merupakan respons terhadap keluhan warga yang menganggap warung ilegal mengganggu pemandangan Masjid Terapung, salah satu ikon kota Bontang.

“Warga sekitar sangat mendukung tindakan pemkot karena warung tersebut memang menjadi masalah bagi pemandangan dan ketertiban,”ujarnya.

Dia juga menyebut bahwa sebelum pembongkaran, ia telah memperingatkan Lurah Loktuan terdahulu, tentang potensi akan ada pembangunan yang mungkin tidak berizin,

“Sebelumnya, area tersebut dikenal sebagai tempat aktivitas pembongkaran ikan. Warung ini tiba-tiba muncul tanpa izin, saya sudah bilang ke lurah loktuan yang menjabat sebelumnya agar hati – hati dan mengontrol area itu,” tambahnya.

Baca juga  Badak LNG Raih 5 Penghargaan di Ajang IQSA 2024 untuk Komitmen SHEQ yang Kuat

Legislator Partai Nasdem ini juga menjelaskan bahwa pemilik warung telah menerima tiga surat peringatan agar melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum pembongkaran paksa, Namun pemilik warung meminta kompensasi Rp. 175 juta, kemudian itu ditolak oleh pemerintah.

“Pemilik warung menolak dan mencoba mediasi dengan meminta kompensasi yang tinggi, namun pemerintah menolak dan kasus ini berlanjut ke pengadilan,” ungkap Faisal.

Saat berita ini ditulis, kasus tuntutan masih dalam proses persidangan. Masyarakat berharap hasil persidangan dapat memberikan keputusan yang adil dan menegakkan peraturan demi menjaga keindahan dan ketertiban Kota Bontang.(han/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pelindo Regional 4 Bontang Gelar Buka Puasa Bersama

Bontang

PWI Bontang Bagi-Bagi Ratusan Takjil ke Pasien RSUD, Dirangkai Kajian THR

Bontang

Banjir Akibat Curah Hujan Deras, Genangan Air Telah Masuk ke Rumah Warga

Advertorial

Tebar Berkah Ramadan, MTM Yayasan Baiturrahman Salurkan Bantuan Rp574 Juta

Bontang

Ijazah Ditahan Sekolah, Siswa Ini Dapat Bantuan dari YUM

Bontang

Kembali Digelar, Komunitas Gerakan The Power Of Gotong Royong Akan Lakukan Aksi Sosial “SERAMBI 1000 BERKAH” di Bontang

Bontang

SMSI Serahkan Sertifikat Keanggotaan Perusahaan Pers di Bontang

Bontang

Rayakan Milad dan Sambut Bulan Ramadhan, 2.500 Peserta Ikuti Pawai Obor 2025