Bentangkaltim, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang melakukan pengadaan seragam batik, yang diperuntukkan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dalam hal ini, pihak Disdikbud Kota Bontang mengatakan pengadaan seragam batik tidak bisa menggunakan jasa penjahit lokal.
Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono menyebutkan pihaknya memesan melalui sistem E-Katalog. Penyedia jasa tersebut dimenangkan dari Kota Malang.
Hal tersebut terjadi, lantaran mempertimbangkan ongkos produksi yang lebih murah, untuk pengadaan 33.370 seragam batik sekolah.
Adapun anggaran yang digelontorkan pemkot sebesar Rp 12 miliar. Oleh karena itu, pihaknya tak bisa memberdayakan penjahit lokal karena ongkos produksi yang terbilang tinggi, dibandingkan jasa penyedia luar, berdasarkan pada standar satuan harga (SSH).
Lebih lanjut, penyedia pun diakui Bambang sudah dianjurkan untuk mensurvei penjahit lokal. Apakah bisa dihajit dan diselesaikan tepat waktu.
Faktanya kemampuan penjahit lokal masih belum bisa mengejar target belasan ribu seragam batik dengan waktu akhir Agustus.
Setelah itu penyedia memutuskan untuk semua seragam batik dikerjakan langsung di Malang dengan alasan waktu dan harga yang sesuai.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris mengatakan, seharusnya Pemerintah memanfaatkan jasa penjahit lokal Bontang.
“Jika pemerintah mengacu pada SSH, maka seharusnya SSH dinaikkan dan menyesuaikan ongkos produksi dari penjahit lokal. APBD Bontang tahun ini tinggi, maka seharusnya SSH bisa dinaikkan, agar penjahit Bontang juga bisa diberdayakan,” ujarnya, Rabu (3/7/2024).
Ia menegaskan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), di program selanjutnya untuk pengadaan seragam sekolah, seperti setelan baju, tas dan lainnya, harus menggunakan jasa penjahit lokal. Maka, SSH juga perlu dinaikkan nilainya, agar sesuai dengan standar pembelian daerah.
“Karena ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bontang, maka penjahit lokal atau pengusaha lokal harus diberdayakan,” tutupnya.(han/adv)
