Bentangkaltim.com, Bontang – Permasalahan stunting di Kota Bontang masih menjadi topik perdebatan, terutama terkait ketidakkonsistenan data yang ada.
Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Tri Ismawaty mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu menyajikan data yang akurat untuk angka stunting di Kota Bontang.
Hal ini mencuat setelah Pj Gubernur Kalimantan Timur menyoroti adanya peningkatan angka stunting di Bontang berdasarkan data Sistem Kesehatan Ibu (SKI). Tri menekankan bahwa data yang disajikan Pemkot harus mampu menjawab perhatian yang telah diberikan oleh Pj Gubernur.
“Apalagi Pj Gubernur menantang Pak Wali untuk menunjukkan data yang akurat pada akhir 2024 nanti,” ujarnya, Jum’at (2/8/2024).
Tri juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, terutama di daerah pesisir yang mencatat kasus stunting tertinggi.
Menurutnya, hal ini memang perlu dilakukan. untuk pendataan secara menyeluruh daerah di Kota Bontang. Terutama di kawasan pesisir, yang menjadi lokasi tertinggi adanya kasus stunting.
Nantinya, jika ada daerah yang belum tersentuh, maka harus disusuri dan di data anak-anak yang gizinya belum terpenuhi.
“Posyandu lebih digalakkan melalui kelurahan, karena jadi salah satu program yang dekat atau langsung dengan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menilai, posyandu di Kota Bontang sudah berjalan dengan baik, dengan pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), telur dan vitamin.
Seluruh pihak harus bersinergi untuk mengentaskan stunting. Dinas terkait melalui kelurahan, kemudian kelurahan memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk datang ke posyandu.
Dirinya berharap, stunting di Kota Bontang dapat teratasi dan mencapai target hingga 14 persen.
“Ya kalau bisa 0 persen, tapikan tidak bisa total hilang, minimal harus mencapai target maksimal angka stunting di 14 persen,” pungkasnya.(han/adv)
