Home / Advertorial / Kaltim

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:27 WIB

Komisi II DPRD Samarinda Dorong OPD Realisasikan Anggaran Sesuai dengan Program yang Dirancang

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Bentangkaltim.com, Samarinda- Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus berkerja merealisasikan anggaran APBD 2026 menyesuaikan program yang telah dirancang.

Memasuki semester kedua realisasi anggaran tahun 2026 ini, Iswandi mendorong agar OPD menyerap anggaran menyesuaikan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disebutkan Iswandi, salah satu OPD yang didorong adalah Dinas Ketahanan Pangan (Dinas Ketapang) Kota Samarinda meski serapan sudah mencapai 42,41 persen dari pagu Rp25,69 miliar, sebagian besar anggaran justru tersedot untuk belanja rutin dan penunjang operasional, bukan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga  Sabet 10 Piala, Pramuka SMPN 1 Bontang Raih Juara Umum Lomba BATAS 6

“Jangan sampai anggaran habis tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Fokusnya harus pada realisasi anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” tegas Iswandi,

 

Iswandi menekankan bahwa angka serapan yang tinggi tanpa disertai manfaat yang dirasakan masyarakat tidak memiliki makna. Dirinya mengingatkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan program yang nyata dan terukur.

“Seperti program penyuluhan pertanian, bantuan kepada petani, serta program ketahanan pangan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga mencatat realisasi yang sangat rendah di paruh pertama tahun ini,” ungkapnya.

Baca juga  Usai Kasus Kekerasan Menimpa Seorang Murid, Walikota Usulkan Semua Sekolah di Bontang Pasang CCTV

Komisi II DPRD Samarinda akan mengintensifkan fungsi pengawasan di semester kedua. Dewan berencana melakukan kunjungan kerja dan pemantauan lapangan untuk memastikan program-program Dinas Ketapang benar-benar berjalan dan manfaatnya sampai ke masyarakat, tidak sekadar tertulis di laporan keuangan.

Selain itu, Komisi II mendorong Dinas Ketapang untuk meningkatkan transparansi pelaporan program. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran ketahanan pangan digunakan.

“Sehingga pengawasan tidak hanya datang dari dewan tetapi juga dari partisipasi publik yang lebih luas dan aktif,” tutupnya.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kembali Duduk di DPRD Bontang, Sudiyo Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang Selatan

Advertorial

Sudiyo Langsung Duduki Kursi Strategis di DPRD Bontang, Jadi Sekretaris Komisi C dan Anggota Bamus

Advertorial

Sudiyo Resmi Duduki Slot Kursi DPRD Bontang, Gantikan Almarhum Maming

Advertorial

DPRD Bontang Libatkan Perusahaan Industri Susun Raperda Penanggulangan Bencana, Sumardi Minta Masukan Ahli Safety

Advertorial

Ridwan Soroti Potensi PAD dari Aset Pemkot Bontang yang Dikelola PT BME

Advertorial

DPRD Bontang Bahas Penyertaan Modal Rp12,7 Miliar ke BME, Ternyata Bukan Suntikan Dana Baru

Advertorial

DPRD Bontang Buka Peluang Industri Beri Masukan Raperda Penanggulangan Bencana

Advertorial

DPRD Bontang Libatkan PKT dan Badak LNG dalam Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Kawasan Industri