Home / Advertorial / Kaltim

Kamis, 23 Juli 2026 - 19:32 WIB

Abdul Rohim Sebut Banggar DPRD Samarinda Usulkan Target RAPBD 2027 Capai Rp1,5 Triliun

Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Bentangkaltim.com/ist).

Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mengusulkan kenaikan target pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,5 triliun.

Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan usulan tersebut lahir dari hasil analisis internal Banggar terhadap sejumlah asumsi dan potensi pendapatan daerah yang dinilai belum tergarap maksimal dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Berdasarkan analisa data yang kami punya di Banggar, dengan asumsi-asumsi dan potensi yang ada, kami meyakini target di PPAS itu pendapatannya Rp1,2 triliun. Hasil analisa kami di Banggar masih bisa di-upgrade hingga Rp1,5 triliun,” ujar Abdul Rohim, Kamis (23/07/2026).

Baca juga  UMKM Tetap Prioritas, Program 50 Unggulan Kutim Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran

Setelah pembahasan pendapatan, kata dia, pembahasan PPAS pada hari berikutnya beralih ke sisi belanja daerah. Banggar tengah menyinkronkan alokasi belanja dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yakni akselerasi ekonomi daerah.

Abdul Rohim menjelaskan, pihaknya tengah mengevaluasi apakah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk klaster ekonomi mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk menjalankan program yang berdampak langsung pada percepatan ekonomi.

“Kami pastikan belanja ini harus sesuai dengan arah kebijakan. Jangan sampai temanya percepatan ekonomi, tapi di belanja ternyata di klaster yang lain. Itu berarti tidak linear,” katanya.

Dia menegaskan, ketidaksesuaian antara arah kebijakan dan alokasi belanja berisiko membuat target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2027 tidak tercapai.

Baca juga  Ketergantungan Dana Eksternal, APBD 2027 Bontang Terancam

“Kalau memang aspek ekonomi yang mau didorong di tahun 2027, maka belanja di sektor ekonomi harus mendapatkan porsi yang signifikan, tanpa melupakan kebutuhan mendasar masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, kata Abdul Rohim, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih terus mengumpulkan data guna memastikan kesesuaian antara target pendapatan, arah kebijakan, dan alokasi belanja dalam RAPBD 2027.

Banggar DPRD Samarinda dijadwalkan melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 dalam waktu dekat sebelum dokumen tersebut dibawa ke rapat paripurna.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Fraksi ADB Minta Penyertaan Modal BUMD Bontang Beri Manfaat Terukur dan Dividen Jelas

Advertorial

Fraksi ADB Minta APBD Bontang 2027 Perkuat Kebijakan Kesehatan Mental dan Cegah Bunuh Diri

Advertorial

RAPBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi ADB Soroti Kondisi Fiskal dan Ketergantungan Transfer

Advertorial

Fraksi PKB Soroti Kurang Bayar DBH Rp402,58 Miliar di APBD Bontang 2027

Advertorial

APBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi PKB Minta Belanja Berpihak ke Masyarakat

Advertorial

Winardi Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Bontang

Advertorial

Fraksi PDIP Soroti Rp402 Miliar Kurang Bayar DBH dalam RAPBD Bontang 2027

Advertorial

PAD Bontang 2027 Masih Bergantung Transfer, Fraksi PDIP Minta Strategi Lebih Terukur