Bentangkaltim.com, Bontang – DPRD Bontang meminta Pemkot Bontang memprioritaskan dua proyek pembangunan yang dinilai sama-sama mendesak pada 2027. Yakni perbaikan trotoar di Bontang Kuala dan pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan, kedua proyek tersebut telah menjadi perhatian legislatif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Komisi C pun mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang agar memastikan keduanya dapat direalisasikan tahun depan.
“Kami dari Komisi C menyampaikan ke PUPR bahwa kedua proyek ini harus berjalan di tahun depan,” ujar Sahib, politikus NasDem.
Salah satu proyek yang didorong ialah perbaikan trotoar di kawasan Bontang Kuala. Rencana tersebut telah diusulkan PUPR untuk masuk dalam program pembangunan tahun depan. Perbaikan disebut menyasar trotoar di salah satu sisi jalur.
Menurut Sahib, keberadaan trotoar yang layak di Bontang Kuala sangat penting untuk menunjang mobilitas warga. Terlebih, kawasan tersebut kerap menghadapi persoalan banjir rob.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak yang harus berjalan menuju sekolah ketika air pasang menggenangi kawasan.
“Trotoar itu sangat dibutuhkan karena kita sama-sama tahu setiap tahun ada banjir rob, bahkan setiap bulan ada banjir rob. Anak-anak kita harus pergi sekolah dan aktivitas masyarakat jangan sampai terganggu,” jelasnya.
Selain trotoar Bontang Kuala, pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai juga menjadi perhatian DPRD Bontang. Sahib menyebut kebutuhan kantor kelurahan tersebut sudah sangat mendesak karena hingga kini pelayanan pemerintahan di Berbas Pantai masih dilakukan di bangunan yang disewa.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi masyarakat maupun fasilitas kerja aparatur belum dapat berjalan secara maksimal.
“Kantor Kelurahan Berbas Pantai juga sangat-sangat prioritas. Sampai hari ini mungkin hanya Kantor Kelurahan Berbas Pantai yang belum ada,” katanya.
Meski demikian, Sahib memahami kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh program pembangunan. Terlebih, kondisi fiskal Bontang pada 2027 diperkirakan mengalami tekanan cukup berat.
Karena itu, pemerintah diminta cermat menentukan skala prioritas. Jika anggaran tidak mencukupi, program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus didahulukan.
Namun, Sahib berharap kemampuan keuangan daerah memungkinkan sehingga dua proyek tersebut tidak perlu dipilih salah satunya.
“Kita berharap uang cukup sehingga dua-duanya bisa dilaksanakan. Karena memang sama-sama skala prioritas,” pungkasnya.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Bontang memastikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah pada 2027.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
