Bentangkaltim.com, Bontang – Pembangunan fasilitas umum seperti Pusat Layanan Terpadu (Posyandu) di beberapa wilayah Bontang terhambat oleh masalah lahan. Dalam rapat koordinasi di Kecamatan Bontang selatan, terungkap bahwa salah satu kendala utama adalah sulitnya pembebasan lahan yang belum selesai.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Heri Keswanto menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa masalah tersebut harus segera diatasi oleh pemerintah kota, terutama di tingkat kelurahan.
“Ketika pemerintah ingin membeli lahan untuk kepentingan publik, harga tanah seringkali melonjak drastis. Namun, jika lahan tidak sedang dibutuhkan, harganya jauh lebih murah,” ujar Heri saat diwawancarai baru-baru ini.
Menurutnya, harga tanah yang tidak stabil ini seringkali menjadi kendala yang sulit dihadapi. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, harga tanah bisa tiba-tiba melonjak karena spekulasi warga.
“Kami perlu memberikan pemahaman kepada warga agar tidak spekulatif. Jika lahan dijual untuk keperluan publik seperti Posyandu, sebaiknya tidak terlalu mempersulit prosesnya,” tambahnya.
Heri menjelaskan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan sudah sering kali dialokasikan sejak perencanaan. Namun, begitu di lapangan, harga tanah tiba-tiba melonjak, sehingga anggaran tidak mencukupi.
“Ini baru masalah lahan, belum lagi persoalan perizinan dan berbagai birokrasi lainnya,” ujarnya.
Ia berharap agar masalah lahan ini tidak menjadi hambatan dalam setiap pembangunan di Bontang, tidak hanya untuk pembangunan Posyandu, tetapi juga untuk fasilitas umum lainnya. Agus juga menyoroti kasus serupa terkait lahan untuk pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai yang juga menghadapi kendala serupa.
“Saya berharap masyarakat dapat lebih mendukung pembangunan di Pemerintah, terutama dengan tidak mempersulit pembebasan lahan di berbagai wilayah,” tutup Heri.(tri/adv)
