Bentangkaltim.com, Bontang – Kasus keracunan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang menjadi perhatian DPRD. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pemilihan bahan baku hingga makanan didistribusikan kepada siswa.
Andi Faiz mengatakan, pemerintah saat ini telah menurunkan tim untuk melakukan penanganan dan pengawasan. Ia berharap evaluasi yang dilakukan setelah munculnya kasus tersebut dapat membuat sistem pengawasan MBG di Bontang semakin baik.
“Dengan pengawasan dari pemerintah, dengan kejadian ini yang ada, mudah-mudahan MBG pengawasannya lebih bagus lagi dari yang sudah ada sekarang,” kata Andi Faiz, Kamis (13/8/2026).
Menurut dia, setiap dapur penyedia MBG memiliki mekanisme pengawasan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan tersebut harus benar-benar dijalankan agar seluruh proses penyediaan makanan sesuai ketentuan.
DPRD Bontang meminta pengelola dapur tidak mengabaikan tahapan yang telah ditetapkan. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat harus dilakukan dengan standar yang sama.
“Kita berharap dari satuan masing-masing dapur bisa menjalankan sesuai standar operasional prosedur yang ada. Baik untuk penyediaan bahan bakunya, kemudian masaknya sampai ke distribusinya,” ujarnya.
Andi Faiz menilai, jika SOP dijalankan secara konsisten, program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Sebaliknya, kelalaian dalam salah satu tahapan dapat menimbulkan persoalan yang merugikan penerima manfaat.
Kasus yang terjadi juga disebut berdampak terhadap kepercayaan orang tua. Sebagian orang tua, kata dia, tentu merasa khawatir makanan MBG yang diterima anak mereka berisiko menimbulkan masalah kesehatan.
Namun, Andi Faizal meminta masyarakat tidak langsung kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah tersebut. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” katanya.
Ia meyakini pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh institusi yang terlibat dalam program MBG tidak akan dengan sengaja membiarkan masyarakat berada dalam kondisi yang membahayakan.
Karena itu, evaluasi terhadap dapur-dapur MBG dinilai penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah, tetapi harus menjadi bagian dari proses penyelenggaraan MBG setiap hari.
Andi Faiz berharap orang tua tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah sembari memastikan seluruh proses pengawasan berjalan lebih ketat.
“Kita berharap tidak akan ada lagi kejadian serupa dan orang tua harus percaya kepada pemerintah bahwa segala sesuatu terkait dapur penyediaan ini sudah dijamin aman untuk dikonsumsi anaknya,” pungkasnya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
