Home / Advertorial / Bontang

Senin, 7 Oktober 2024 - 20:47 WIB

Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Pengadaan Kapal Bagi Guru di Wilayah Pesisir

Transportasi Laut yang menghubungkan wilayah pesisir Kota Bontang

Transportasi Laut yang menghubungkan wilayah pesisir Kota Bontang

Bentangkaltim, Bontang – Transportasi kapal sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah pesisir Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Kebutuhan akan transportasi air bagi guru dan siswa di wilayah tersebut semakin mendesak, namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan hal ini.

Hal ini terungkap dari hasil koordinasi anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, dengan Dinas Pendidikan setempat. Menurut Heri, Dinas Pendidikan Kota Bontang mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pengadaan kapal adalah biaya perawatan yang sangat tinggi.

“Dinas Pendidikan menyatakan bahwa anggaran untuk pengadaan dan perawatan kapal cukup besar. Selain itu, faktor alam seperti pasang surut laut membuat kapal sulit beroperasi secara rutin,” jelas Heri.

Baca juga  Bontang Job Fair 2025, Gerbang Peluang Kerja dan Pengembangan SDM di Kota Taman

Permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Heri menegaskan bahwa wilayah laut yang menjadi jalur akses pendidikan bagi guru-guru di pesisir berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi kunci penting untuk mencari solusi.

“Jika kita memaksakan anggaran di tingkat kota, itu tidak akan efektif karena wilayah laut berada dalam kewenangan provinsi,” tambahnya. Heri menyarankan agar Pemkot Bontang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna memberikan subsidi untuk pengadaan kapal.

Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto

Heri juga membandingkan kondisi ini dengan pemberian insentif yang pernah diberikan kepada guru swasta. Ia mempertanyakan mengapa subsidi untuk pengadaan kapal tidak bisa diimplementasikan, padahal subsidi serupa sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang di wilayah pesisir, yaitu pemerintah provinsi.

Baca juga  Bontang Bergerak: Aksi Donasi Pemuda Pancasila untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

“Ini adalah subsidi ke atas, bukan ke bawah, karena wilayah laut sudah diambil alih oleh provinsi,” tegas Heri.

Dengan adanya tantangan tersebut, Heri berharap sinergi antara Pemkot Bontang dan pemerintah provinsi dapat segera terjalin untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah pesisir. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar agar berjalan lebih efektif bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil tersebut. (wan/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Bontang Ingatkan Pos Damkar Bontang Kuala Tidak Berakhir Jadi Aset Terbengkalai

Advertorial

DPRD Bontang Minta ASN Taat Aturan Absensi dan Hindari Manipulasi Lokasi

Bontang

Ribuan Balita Ditimbang Serentak, Ini Langkah Besar Bontang Lawan Stunting

Advertorial

DPRD Bontang Minta Dasar Hukum Penggunaan Aset Pemkot untuk Koperasi Merah Putih Diperjelas dalam Raperda BMD

Bontang

30 WBP Diberikan Rehabilitasi Massal Terapi SEFT

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Pemanfaatan Sampah jadi Energi Listrik

Advertorial

DPRD Bontang Soroti Ketersediaan Material Pembangunan, Isu Galian C Jadi Perhatian dalam Pembahasan RTRW

Advertorial

Dukung Kesetaraan Bagi Disabilitas, Pupuk Kaltim Dorong Penguatan Pendidikan Inklusi di Kota Bontang