Home / Advertorial / Bontang

Senin, 7 Oktober 2024 - 20:47 WIB

Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Pengadaan Kapal Bagi Guru di Wilayah Pesisir

Transportasi Laut yang menghubungkan wilayah pesisir Kota Bontang

Transportasi Laut yang menghubungkan wilayah pesisir Kota Bontang

Bentangkaltim, Bontang – Transportasi kapal sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah pesisir Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Kebutuhan akan transportasi air bagi guru dan siswa di wilayah tersebut semakin mendesak, namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan hal ini.

Hal ini terungkap dari hasil koordinasi anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, dengan Dinas Pendidikan setempat. Menurut Heri, Dinas Pendidikan Kota Bontang mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pengadaan kapal adalah biaya perawatan yang sangat tinggi.

“Dinas Pendidikan menyatakan bahwa anggaran untuk pengadaan dan perawatan kapal cukup besar. Selain itu, faktor alam seperti pasang surut laut membuat kapal sulit beroperasi secara rutin,” jelas Heri.

Baca juga  Disdikbud Bontang Gelar Pelatihan Coding dan AI untuk Guru SD

Permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Heri menegaskan bahwa wilayah laut yang menjadi jalur akses pendidikan bagi guru-guru di pesisir berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi kunci penting untuk mencari solusi.

“Jika kita memaksakan anggaran di tingkat kota, itu tidak akan efektif karena wilayah laut berada dalam kewenangan provinsi,” tambahnya. Heri menyarankan agar Pemkot Bontang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna memberikan subsidi untuk pengadaan kapal.

Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto

Heri juga membandingkan kondisi ini dengan pemberian insentif yang pernah diberikan kepada guru swasta. Ia mempertanyakan mengapa subsidi untuk pengadaan kapal tidak bisa diimplementasikan, padahal subsidi serupa sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang di wilayah pesisir, yaitu pemerintah provinsi.

Baca juga  Ketua Paguyuban Investasi Bodong Ayam Ap Deris Serahkan Aset Tambahan Milik Tersangka ke Polres Bontang

“Ini adalah subsidi ke atas, bukan ke bawah, karena wilayah laut sudah diambil alih oleh provinsi,” tegas Heri.

Dengan adanya tantangan tersebut, Heri berharap sinergi antara Pemkot Bontang dan pemerintah provinsi dapat segera terjalin untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah pesisir. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar agar berjalan lebih efektif bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil tersebut. (wan/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Mentan Amran: Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun, Selanjutnya India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh

Bontang

Bontang Kuala Bergejolak Soal Retribusi, Pelaku UMKM Khawatir Pengunjung Menurun

Bontang

Festival Kampung Bawis Berbas Pantai Meriah, Balap Ketinting Jadi Primadona

Bontang

PWI Bontang Audiensi ke Badak LNG, Apresiasi Dukungan Berkelanjutan untuk Program Pers

Advertorial

Usung Semangat Kartini, Srikandi Pupuk Kaltim Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

Advertorial

Ismail Latisi: Insentif Guru di Sejumlah Sekolah Samarinda Belum Terbayar, Ada Guru Belum Bayar Kontrak Rumah

Advertorial

DPRD Samarinda Sebut Penertiban Pom Mini Butuh Perda, Bukan Sekadar Surat Edaran

Advertorial

Novan: Kurikulum Baru Berjalan, tapi Guru Bahasa Kutai dan AI Masih Sangat Terbatas