Home / Advertorial / Kaltim

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:27 WIB

Komisi II DPRD Samarinda Dorong OPD Realisasikan Anggaran Sesuai dengan Program yang Dirancang

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Bentangkaltim.com, Samarinda- Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus berkerja merealisasikan anggaran APBD 2026 menyesuaikan program yang telah dirancang.

Memasuki semester kedua realisasi anggaran tahun 2026 ini, Iswandi mendorong agar OPD menyerap anggaran menyesuaikan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disebutkan Iswandi, salah satu OPD yang didorong adalah Dinas Ketahanan Pangan (Dinas Ketapang) Kota Samarinda meski serapan sudah mencapai 42,41 persen dari pagu Rp25,69 miliar, sebagian besar anggaran justru tersedot untuk belanja rutin dan penunjang operasional, bukan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga  Thomas Sampaikan Kebutuhan Penting Yang Harus Dipenuhi Terhadap Atlet Difabel

“Jangan sampai anggaran habis tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Fokusnya harus pada realisasi anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” tegas Iswandi,

 

Iswandi menekankan bahwa angka serapan yang tinggi tanpa disertai manfaat yang dirasakan masyarakat tidak memiliki makna. Dirinya mengingatkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan program yang nyata dan terukur.

“Seperti program penyuluhan pertanian, bantuan kepada petani, serta program ketahanan pangan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga mencatat realisasi yang sangat rendah di paruh pertama tahun ini,” ungkapnya.

Baca juga  Kebijakan Pajak UMKM Dinilai Bebankan Pelaku Usaha

Komisi II DPRD Samarinda akan mengintensifkan fungsi pengawasan di semester kedua. Dewan berencana melakukan kunjungan kerja dan pemantauan lapangan untuk memastikan program-program Dinas Ketapang benar-benar berjalan dan manfaatnya sampai ke masyarakat, tidak sekadar tertulis di laporan keuangan.

Selain itu, Komisi II mendorong Dinas Ketapang untuk meningkatkan transparansi pelaporan program. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran ketahanan pangan digunakan.

“Sehingga pengawasan tidak hanya datang dari dewan tetapi juga dari partisipasi publik yang lebih luas dan aktif,” tutupnya.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dukung Penanganan Karhutla di Bontang, Pupuk Kaltim Buka Akses Air bagi Armada Pemadam

Advertorial

Raperda Lalu Lintas Bontang Masuk Konsultasi Publik, DPRD Bidik Solusi Kemacetan

Advertorial

Jalan Provinsi di Bontang Masih Rusak, Sahib Dorong Perbaikan hingga Perbatasan

Advertorial

DPRD Bontang Dorong Penguatan Pengawasan Pelajar, Tekankan Program Jam Belajar 19.00–21.00

Advertorial

Bukan Sekadar Lomba, Mission Challenge Badak LNG Satukan Warga Kompleks

Advertorial

Ketua DPRD Bontang Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Advertorial

Kuota Gas Melon Bontang Diproyeksi Turun, DPRD Dorong Pengawasan Diperketat

Advertorial

Pemadaman Listrik Bontang Diprediksi Berlanjut hingga Akhir Tahun, DPRD Minta PLN Perkuat Informasi