Home / Advertorial / Kaltim

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:27 WIB

Komisi II DPRD Samarinda Dorong OPD Realisasikan Anggaran Sesuai dengan Program yang Dirancang

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Bentangkaltim.com, Samarinda- Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus berkerja merealisasikan anggaran APBD 2026 menyesuaikan program yang telah dirancang.

Memasuki semester kedua realisasi anggaran tahun 2026 ini, Iswandi mendorong agar OPD menyerap anggaran menyesuaikan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disebutkan Iswandi, salah satu OPD yang didorong adalah Dinas Ketahanan Pangan (Dinas Ketapang) Kota Samarinda meski serapan sudah mencapai 42,41 persen dari pagu Rp25,69 miliar, sebagian besar anggaran justru tersedot untuk belanja rutin dan penunjang operasional, bukan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga  DPRD Samarinda Terus Dorong Pemkot Tangani Masalah Banjir

“Jangan sampai anggaran habis tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Fokusnya harus pada realisasi anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” tegas Iswandi,

 

Iswandi menekankan bahwa angka serapan yang tinggi tanpa disertai manfaat yang dirasakan masyarakat tidak memiliki makna. Dirinya mengingatkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan program yang nyata dan terukur.

“Seperti program penyuluhan pertanian, bantuan kepada petani, serta program ketahanan pangan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga mencatat realisasi yang sangat rendah di paruh pertama tahun ini,” ungkapnya.

Baca juga  Lomba GAGAS 2025, Disdikbud Bontang Tingkatkan Inovasi Pengelolaan Arsip dan Fokus Penguatan SDM

Komisi II DPRD Samarinda akan mengintensifkan fungsi pengawasan di semester kedua. Dewan berencana melakukan kunjungan kerja dan pemantauan lapangan untuk memastikan program-program Dinas Ketapang benar-benar berjalan dan manfaatnya sampai ke masyarakat, tidak sekadar tertulis di laporan keuangan.

Selain itu, Komisi II mendorong Dinas Ketapang untuk meningkatkan transparansi pelaporan program. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran ketahanan pangan digunakan.

“Sehingga pengawasan tidak hanya datang dari dewan tetapi juga dari partisipasi publik yang lebih luas dan aktif,” tutupnya.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Samarinda Kawal 31 Siswa yang Belum Dapat Sekolah Negeri

Advertorial

DPRD Samarinda Ajak Masyarakat Peduli Terhadap Kelestarian Lingkungan Sekitar Dimulai dari Pengelolaan Sampah dari Rumah

Advertorial

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Khawatir Harga BBM Naik Picu Inflasi

Advertorial

49 Jiwa Terdampak Kebakaran di Loa Janan Ilir, Ketua DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Lakukan Perbaikan

Advertorial

Komisi III DPRD Samarinda Bakal Panggil OPD Soal Lampu Mahkota II Mati

Advertorial

DPRD Samarinda Desak Pemerintah Perlunak Syarat SHM untuk Bangun Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Ekonomi Masyarakat Kelas Menengah Kian Tergerus

Advertorial

PMKRI Samarinda Gelar SIlaturahim, Ketua DPRD Helmi Abdullah Sebut Organisasi Mahasiswa Mitra Penting Dewan