Home / Advertorial / Kaltim

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:27 WIB

Komisi II DPRD Samarinda Dorong OPD Realisasikan Anggaran Sesuai dengan Program yang Dirancang

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Bentangkaltim.com, Samarinda- Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus berkerja merealisasikan anggaran APBD 2026 menyesuaikan program yang telah dirancang.

Memasuki semester kedua realisasi anggaran tahun 2026 ini, Iswandi mendorong agar OPD menyerap anggaran menyesuaikan program kerja yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disebutkan Iswandi, salah satu OPD yang didorong adalah Dinas Ketahanan Pangan (Dinas Ketapang) Kota Samarinda meski serapan sudah mencapai 42,41 persen dari pagu Rp25,69 miliar, sebagian besar anggaran justru tersedot untuk belanja rutin dan penunjang operasional, bukan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga  Maling Kabel dan Sepeda di Gunung Sari Berhasil Ditangkap Warga

“Jangan sampai anggaran habis tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Fokusnya harus pada realisasi anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” tegas Iswandi,

 

Iswandi menekankan bahwa angka serapan yang tinggi tanpa disertai manfaat yang dirasakan masyarakat tidak memiliki makna. Dirinya mengingatkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan program yang nyata dan terukur.

“Seperti program penyuluhan pertanian, bantuan kepada petani, serta program ketahanan pangan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga mencatat realisasi yang sangat rendah di paruh pertama tahun ini,” ungkapnya.

Baca juga  Tonggak Baru Hilirisasi Nasional, Pupuk Indonesia Mulai Pembangunan Pabrik Soda Ash Pertama Indonesia di Pupuk Kaltim

Komisi II DPRD Samarinda akan mengintensifkan fungsi pengawasan di semester kedua. Dewan berencana melakukan kunjungan kerja dan pemantauan lapangan untuk memastikan program-program Dinas Ketapang benar-benar berjalan dan manfaatnya sampai ke masyarakat, tidak sekadar tertulis di laporan keuangan.

Selain itu, Komisi II mendorong Dinas Ketapang untuk meningkatkan transparansi pelaporan program. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran ketahanan pangan digunakan.

“Sehingga pengawasan tidak hanya datang dari dewan tetapi juga dari partisipasi publik yang lebih luas dan aktif,” tutupnya.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Banyak Kasus Bunuh Diri Lompat dari Jembatan, DPRD Samarinda Bangun Pagar Upaya Pencegahan

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Kritisi Pembangunan Pasar Pagi Gedung Mewah Tapi Sepi Pembeli

Advertorial

DPRD Samarinda Ingin Tambahkan Anggaran Dinsos hingga Minta Data DTKS Diperbaharui

Advertorial

Ketua DPRD Samarinda Dorong Event Job Fair Terus Digerlar, Upaya Jembatani Perusahaan dan Pebcari Kerja hingga Tekan Angka Pengangguran

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Satpol PP dan Dinsos Kolaborasi Tindak Gepeng dan Anjal yang Kerap Nongkrong di Lampu Merah Perkotaan

Advertorial

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Minta Nakes Bermasalah di RSUD AI Moeis Dievaluasi

Advertorial

Ketua DPRD Samarinda Apresiasi Perumda Tirta Kencana Hasilkan Produk AMKD Samaqua, Dinilai Peluang Ekonomi Baru di Kota Tepian

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Mata Rantai Anjal Gepe Diputus, Bukan Sekadar Dibina