Bentangkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti masalah pemerataan pendidikan di Kota Samarinda yang hingga kini belum terselesaikan, terutama menyangkut nasib anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak memiliki akses ke sekolah swasta karena keterbatasan biaya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh ketiadaan sekolah negeri di beberapa wilayah tertentu, sementara kebijakan nasional melarang pembangunan sekolah negeri baru demi menjaga kelangsungan sekolah-sekolah swasta yang ada. Di sisi lain, anak-anak dari keluarga dengan desil ekonomi 1 hingga 4 yang tidak diterima di sekolah negeri seringkali akhirnya tidak bersekolah sama sekali.
“Rata-rata yang tidak keterima di negeri adalah anak-anak yang desil 1 sampai desil 4. Mereka akhirnya tidak bersekolah. Kami sudah mengusulkan 2–3 tahun yang lalu melalui paripurna kepada Wali Kota, itu melakukan subsidi silang bagi sekolah-sekolah swasta untuk mendapatkan murid baru dari anak yang tidak keterima di sekolah negeri,” ungkap Sri Puji.
Usulan subsidi silang tersebut dimaksudkan agar pemerintah kota menanggung biaya SPP anak-anak yang dilimpahkan ke sekolah swasta setelah tidak lolos seleksi sekolah negeri. Namun Sri Puji mengakui, dengan kondisi APBD Kota Samarinda yang mengalami pemangkasan signifikan akibat efisiensi nasional, usulan tersebut tampaknya sulit terealisasi dalam waktu dekat.
Sri Puji juga menyinggung program orang tua asuh yang pernah dicanangkan Wali Kota Samarinda sekitar dua tahun lalu. Hingga saat ini, program tersebut belum berjalan karena adanya perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) dari pemerintah pusat yang menyebabkan kekacauan data penerima manfaat.
“Program orang tua asuh itu sudah dicanangkan Bapak Wali Kota 2 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum ada kabarnya. Karena ada perubahan pola dari DTKS ke DTSN dari pusat, itu juga jadi masalah,” jelas Sri Puji.
Anggota Fraksi Demokrat ini menilai persoalan pemerataan pendidikan bukan semata-mata masalah daerah, melainkan juga dampak dari kebijakan nasional yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama untuk merumuskan solusi konkret yang menjamin setiap anak usia sekolah di Samarinda benar-benar dapat mengakses pendidikan.
Komisi IV DPRD Samarinda sendiri berencana terus mendorong Disdikbud untuk mencari terobosan agar tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah hanya karena tidak lolos seleksi sekolah negeri dan tidak mampu membayar biaya sekolah swasta. Persoalan ini dinilai menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan secara sistematis dan berkesinambungan.
