Home / Advertorial / Bontang

Jumat, 23 Agustus 2024 - 18:08 WIB

Dua Anggota DPRD Bontang Turun Dalam Aksi Kawal Putusan MK, Winardi : Ini Bentuk Keresahan Publik

 

Bentangkaltim.com, Bontang – Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi (AMBMK) menggelar aksi dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (23/8/2024) siang.

Terlihat dua anggota DPRD Bontang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Winardi dan Joni Alla Padang menemui massa aksi di Simpang Traffic Light 3 Ramayana.

Mereka ikut turun di jalan, panas-panasan, berdiri bersama peserta aksi, sembari dikawal 3 pleton anggota kepolisian yang diterjunkan Polres Bontang.

Dalam hal ini, Maqbullah selaku Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Bontang Mengawal Konstitusi menyebutkan, peserta aksi berasal dari perwakilan organisasi kepemudaan nasional, organisasi mahasiswa, dan organisasi pemuda masyarakat.

Dalam aksinya, ia akan meminta DPRD Kota Bontang untuk menandatangani petisi dan membuat pernyataan sikap mendukung putusan MK.

“Kami menuntut DPR RI melalui DPRD Bontang agar tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Itu disampaikan melalui petisi,” ucap Maqbullah.

Baca juga  Ketua DPRD Samarinda Apresiasi Perumda Tirta Kencana Hasilkan Produk AMKD Samaqua, Dinilai Peluang Ekonomi Baru di Kota Tepian

Menanggapi hal tersebut, Winardi mengatakan, dua putusan MK mengenai ambang batas (treshold) maupun batas usia pencalonan kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024 bersifat mutlak dan mengikat tanpa perlu aturan tambahan. Sehingga, aturan ini mestinya sudah bisa dilaksanakan.

Menurutnya keputusan MK merupakan mutlak dan harus dijalankan. Bahkan Baleg DPR RI juga sudah membatalkan RUU Pilkada.

“Putusan MK ini implementasinya bersifat langsung atau self executing. Meskipun Baleg DPR RI sudah membatalkan RUU Pilkada tersebut. Namun, bisa dikatakan batal bukan berarti tidak mungkin bisa dibikin lagi revisinya. Saya bicara pribadi mengapresiasi. Panjang umur pejuang keadilan,” tegasnya.

Dia juga mengatakan dua putusan MK itu adalah bentuk kemajuan demokrasi. Putusan itu adalah kehendak publik, layak diapresiasi, dan mestinya langsung dijalankan.

Baca juga  Operasi Zebra 2025, Dishub Kutim Kolaborasi Penuh dengan Satuan Lalu Lintas

“Saya hanya menyayangkan sikap DPR RI yang mengingkari dan tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai wakil rakyat,” jelasnya.

Winardi juga mengatakan DPRD Bontang juga akan membawa tuntutan masyarakat sampai ke meja DPR RI.

“Saya kira warga mulai resah. Dan warga punya hak menyampaikan keresahannya, misalnya dalam bentuk aksi jalanan seperti ini. Tapi gak perlu jauh-jauh ke Bontang Lestari untuk melakukan aksi. Biar kami datang dan turun langsung ke lokasi aksi,” tutupnya.

Sebagai informasi, Selain aksi di Simpang 3 Ramayana, pagi harinya AMBMK juga menggelar aksi di depan kantor KPU Bontang. Mereka menuntut agar agar KPU segera menerbitkan PKPU terkait putusan MK.(han/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Tangkap Peluang Pasar Kaltim, Distan Kubar Pacu Kemandirian Produksi Daging dan Telur

Advertorial

Produk Olahan UMKM Kubar Pikat Staf Ahli Gubernur di Bulan Bakti PKH Kaltim ke-190

Advertorial

Jelang Musim Hujan, Dinkes Kubar Ingatkan Warga Waspadai Wadah Penampungan Air dari Sarang Nyamuk DBD

Advertorial

Kucurkan Rp 1,99 Miliar dari APBD 2026, Dispar Kubar Kebut Penataan Jantur Geronggong Demi Dongkrak Ekonomi Warga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus