Bentangkaltim.com, Bontang – DPRD Bontang kembali melayangkan teguran keras kepada Pertamina Patra Niaga terkait persoalan antrean Pertalite yang tak kunjung terurai. Pasalnya, pihak Pertamina disebut sudah empat kali tidak memenuhi undangan rapat untuk memberikan penjelasan kepada wakil rakyat.
Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry meminta Pertamina memastikan kehadiran pada agenda rapat berikutnya yang dijadwalkan 31 Agustus. Ia menegaskan, tidak ingin kembali mendengar alasan ketidakhadiran dari perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi BBM tersebut.
“Ini sudah panggilan keempat. Saya tidak mau tahu alasan apa pun. Tolong tanggal 31 Agustus hadir di DPRD,” tegas Alfin dalam rapat, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, persoalan antrean Pertalite di sejumlah SPBU Bontang sudah menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, DPRD membutuhkan penjelasan langsung dari Pertamina Patra Niaga mengenai kondisi distribusi BBM di Kota Bontang.
Sorotan DPRD diarahkan kepada Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Hermawan Bagus Prabowo. Nama tersebut disebut menjadi pihak yang diharapkan memberikan penjelasan terkait distribusi dan pasokan Pertalite di Bontang.
Alfin menegaskan, pemanggilan Pertamina bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan. DPRD ingin mengetahui secara jelas akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang Pertalite masih terjadi.
“Publik sekarang bertanya-tanya penyebabnya apa. Kalau pihak yang berwenang tidak memberikan penjelasan, masyarakat akan terus mendapatkan informasi yang simpang siur,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan Pertamina menjadi penting untuk menjawab keluhan masyarakat. Terutama mengenai mekanisme pasokan dan distribusi Pertalite hingga sampai ke SPBU.
Menurut Alfin, DPRD perlu mendapatkan informasi apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kuota, jadwal pengiriman, ketersediaan stok, maupun distribusi di tingkat SPBU. Penjelasan itu juga diperlukan agar DPRD dapat memahami persoalan secara utuh sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Antrean Pertalite sendiri tidak hanya berdampak pada waktu masyarakat yang terbuang. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU serta aktivitas warga dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Karena itu, Alfin meminta Pertamina tidak kembali absen dalam rapat DPRD. Kehadiran pihak Pertamina dinilai diperlukan untuk membuka persoalan distribusi BBM sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat Bontang.
DPRD berharap pertemuan berikutnya dapat menjadi momentum untuk mendapatkan penjelasan konkret mengenai penyebab antrean Pertalite dan langkah yang disiapkan Pertamina untuk mengatasinya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
